25 Juli 1946 - Konferensi Malino dan Negara Indonesia Timur

 

Konferensi Malino 1946 dan Pembentukan Negara Indonesia Timur: Upaya Federal Belanda di Tengah Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan

Pada 25 Juli 1946, Konferensi Malino yang berlangsung di Malino, Sulawesi Selatan, berakhir dengan keputusan penting dalam perkembangan politik Indonesia pasca-Proklamasi Kemerdekaan. Konferensi yang digagas oleh pemerintah Belanda tersebut menjadi langkah awal pembentukan negara-negara bagian dalam konsep federal yang dikenal sebagai Negara Indonesia Serikat (NIS). Salah satu hasil terbesarnya adalah terbentuknya gagasan Negara Indonesia Timur (NIT) yang mencakup wilayah Sulawesi, Maluku, Sunda Kecil (Nusa Tenggara), dan beberapa wilayah lain di kawasan timur Indonesia.

Sumber: https://www.britannica.com/place/Indonesia/The-Revolution-and-the-war-of-independence⁠�

Konferensi Malino dibuka pada 15 Juli 1946 dan dihadiri oleh puluhan perwakilan dari berbagai wilayah di Indonesia bagian timur. Pertemuan tersebut dipimpin oleh pejabat tinggi Hindia Belanda, Hubertus van Mook, yang saat itu menjabat sebagai Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Pemerintah Belanda berusaha membangun kembali pengaruhnya di Indonesia melalui konsep negara federal, dengan alasan bahwa Indonesia terdiri atas banyak daerah dan kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan berbeda.

Sumber: https://www.britannica.com/biography/Hubertus-van-Mook⁠�

Namun, bagi pemerintah Republik Indonesia dan banyak tokoh nasionalis, langkah tersebut dianggap sebagai strategi politik Belanda untuk melemahkan posisi Republik Indonesia yang telah memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Pembentukan negara-negara bagian dinilai berpotensi memecah persatuan nasional karena wilayah Indonesia yang sebelumnya diproklamasikan sebagai satu negara mulai diarahkan menjadi beberapa bagian dengan pemerintahan masing-masing.

Sumber: https://www.indonesia-investments.com/culture/politics/history/item178⁠�

Hasil Konferensi Malino kemudian menjadi dasar bagi pembentukan Negara Indonesia Timur (NIT) yang secara resmi berdiri pada 24 Desember 1946. NIT menjadi negara bagian pertama dalam rencana federal Belanda sebelum terbentuknya Negara Indonesia Serikat melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949. Wilayah NIT memiliki pemerintahan sendiri dengan ibu kota di Makassar dan dipimpin oleh Presiden NIT pertama, Tjokorda Gde Raka Soekawati.

Sumber: https://www.britannica.com/place/Indonesia/The-Revolution-and-the-war-of-independence⁠�

Keberadaan NIT menjadi salah satu babak kontroversial dalam sejarah Indonesia. Di satu sisi, pemerintah Belanda menganggap sistem federal sebagai solusi untuk mengakomodasi keragaman wilayah Indonesia. Namun di sisi lain, banyak kelompok perjuangan melihatnya sebagai upaya politik untuk mempertahankan pengaruh kolonial setelah Indonesia merdeka. Berbagai gerakan pro-integrasi kemudian muncul di wilayah NIT yang menginginkan bergabung kembali dengan Republik Indonesia.

Sumber: https://www.kompas.com/stori/read/2021/12/13/140000079/sejarah-negara-indonesia-timur⁠�

Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia pada akhir 1949 melalui Konferensi Meja Bundar, sistem federal mulai mendapat penolakan luas. Negara-negara bagian secara bertahap bergabung kembali dengan Republik Indonesia. Pada 17 Agustus 1950, Negara Indonesia Serikat resmi dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dengan nama Republik Indonesia. Dengan demikian, perjalanan NIT yang berawal dari Konferensi Malino menjadi salah satu bagian penting dalam proses panjang pembentukan Indonesia sebagai negara yang bersatu.

Sumber: https://www.britannica.com/place/Indonesia/The-Revolution-and-the-war-of-independence⁠�

Kesimpulan:

Konferensi Malino 1946 merupakan peristiwa bersejarah yang memperlihatkan kompleksitas perjuangan Indonesia setelah kemerdekaan. Peristiwa ini tidak hanya berkaitan dengan pembentukan Negara Indonesia Timur, tetapi juga menggambarkan pertarungan politik antara gagasan federalisme yang didukung Belanda dan cita-cita persatuan Indonesia yang diperjuangkan kaum nasionalis. Sejarah NIT menjadi pengingat bahwa perjalanan Indonesia menuju negara kesatuan melalui proses panjang, penuh perdebatan, dan melibatkan berbagai kepentingan politik pada masa transisi kemerdekaan.